AD ART GERAKAN PRAMUKA th 2009

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO 24 TAHUN 2009

TENTANG

PENGESAHAN ANGGARAN DASAR GERAKAN PRAMUKA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peranan gerakan pramuka diperlukan anggaran dasar yang mencerminkan aspirasi, visi dan misi seluruh gerakan pramuka indonesia, sehingga secara efektif dapat dijadikan landasan kerja gerakan pramuka indonesia; 

b. bahwa untuk mewujudkan upaya sebagaimana dimaksud pada butir a, telah dilaksanakan penyempurnaan atas anggaran dasar gerakan pramuka melalui pembahasan dalam musyawarah nasional gerakan pramuka 2003 yang berlangsung dari tanggal 15 sampai 18 desember 2008 di cibubur, jakarta; 

c. bahwa sehubungan dengan hal - hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di pandang perlu mengesahkan anggaran dasar gerakan pramuka yang dihasilkan dan ditetapkan dalam musyawarah nasional gerakan pramuka 2003 pada tanggal 15 sampai dengan 18 desember 2008 di cibubur, jakarta, dengan keputusan presiden; 

Mengingat  : pasal 4 (1) UUD 1945

Memutuskan :

Menetapkan : Keputusan presiden tentang pengesahan anggaran dasar gerakan pramuka

pasal 1

Mengesahkan anggaran dasar gerakan pramuka sebagaimana terlampir dalam keputusan presiden ini

pasal 2

Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan bantuan bantuan pendanaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan gerakan pramuka

Bantuan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bebankan kepada anggaran pendapatan dan Belanja negara cq, bidang kementrian negara yang bertanggung jawab di bidang kepemudaan dan olah raga

bantuan pemerintah daerah sebagai mana dimaksud pada ayat (1) di bebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah

pasal 3

Dengan berlakunya keputusan presiden ini, maka kputusan presiden nomor 104 tahun 2004 tentang pengesahan anggaran dasar gerakan pramuka , dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

pasal 4

Keputusan presiden ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di jakarta

pada tanggal 15 september 2009

presiden Republik Indonesia

ttd

Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono

Salinan sesuai dengan aslinya,

sekertariat kabinet RI

Deputi Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum

Dr. Muhammad Imam Santoso

(cap Sekretariat Kabinet RI)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO 24 TAHUN 2009

TANGGAL 15 SEPTEMBER 2009

ANGGARAN DASAR GERAKAN PRAMUKA

PEMBUKAAN

Bahwa Persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan yang adil dan makmur, materiil dan spiritual serta beradab merupakan adicita bangsa Indonesia yang mulai bangkit dan siaga sejak berdirinya Boedi Oetomo pada tanggal 20 mei 1908. adicita itu pula lah yang merupakan dorongan para pemuda indonesia melakukan sumpah pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. untuk lebih menggalang persatuan merebut kemerdekaan, dan dengan jiwa dan semangat sumpah pemuda inilah rakyat indonesia berjuang untuk kemerdekaan nusa dan bangsa indonesia yang di proklamasikan pada tanggal 17 agustus 1945. kemerdekaan ini merupakan karunia dan berkah rahmat tuhan yang maha esa. 

bahwa gerakan kepanduan nasional yang lahir dan mengakar di bumi nusantara merupakan bagian terpadu dari gerakan perjuangan kemerdekaan indonesia yang membentuk negara Kesatuan Republik Indonesia. oleh karenanya, gerakan kepanduan naional indonesia mempunyai andil yang tidak ternilai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan itu. jiwa kesatria yang patriotik telah mengantarkan para pandu kemedan juang bahu - membahu dengan para pemuda untuk mewujudkan adicita Rakyat Indonesia dalam menegakkan dan mandegani Negara kesatuan republik Indonesia selama - lamanya 

bahwa kaum muda sebagai potensi bangsa dalam menjaga kelangsungan bangsa dan negara mempunyai kewajiban melanjutkan perjuangan bersama - sama orang dewasa berdasarkan kemitraan yang bertanggung jawab. 

bahwa gerakan pramuka, sebagai kelanjutan dan pembaharuan gerakan kepanduan Nasional, dibentuk karena dorongan kesadaran bertanggung jawab atas kelestarian negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. dengan assas Pancasila, Gerakan pramuka menyelenggarakan upaya pendidikan bagi kaum muda melalui kepramukaan, dengan sasaran meningkatkan sumberdaya kaum muda, mewujudkan masyarakat madani dan melestarikan keutuhan : 

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber Bineka Tunggal Ika; 

Ideologi Pancasila; 

Kehidupan Rakyat yang rukun dan damai; 

Lingkungan hidup dibumi Nusantara 

Bahwa dalam upaya meningkatkan dan melestarikan hal - hal tersebut, Gerakan Pramuka menyelenggarakan pendidikan non formal, melalui kepramukaan sebagai bagian pendidikan nasional dilandasi sistem among dan prinsip dasar dan metode kepramukaan. 

Atas dasar perimbangan dan makna yang terkandung dalam uraian diatas, disusunlah anggaran dasar gerakan pramuka 

ANGGARAN DASAR

BAB I

Nama, Status, Tempat, dan Waktu

Pasal 1

Nama, Status dan Tempat

1.   Organisasi ini bernama Gerakan Pramuka yaitu Gerakan Kepanduan Praja Muda Karana 

2.   Gerakan Pramuka Berstatus Badan Hukum. 

3.   Gerakan Pramuka berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia 

Pasal 2

Waktu

1.   Gerakan Pramuka didirikan Untuk waktu yang tidak ditentukan dan ditetapkan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia No 238 Tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961, Sebagai kelanjutan dan pembaruan gerakan Kepanduan Nasional Indonesia 

2.   Hari Pramuka adalah 14 Agustus 

BAB II

Assas, Tujuan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 3

Assas

Gerakan Pramuka Berasaskan Pancasila

Pasal 4 

Tujuan 

Gerakan Pramuka Mendidik dan Membina Kaum muda Indonesia guna mengembangkan mental, Moral, Spiritual, emosional, Sosial, Intelektual, dan Fisiknya sehingga menjadi : 

Manusia berkeperibadian, berwatak, dan berbudi pekerti luhur yang : 

beriman dan bertaqwa Kepada Tuhan YME, Kuat mental, emosional, dan tinggi moral;

Tinggi kecerdasan dan mutu keterampilannya;

kuat dan Sehat Jasmaninya 

Warga Negara Republik Indonesia yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada negara Kesatuan Republik Indonesia serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membengun dirinya sendiri secara mandiri serta bersama - sama bertanggung jawab atas pembanguna bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan, baik lokal, nasional, maupun internasional. 

Pasal 5 

Tugas Pokok 

Gerakan Pramuka mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kepramukaan bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas bangsa agar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggung jawab, mampu membina dan mengisi kemerdekaan nasional serta mebangun dunia yang lebih baik. 

Pasal 6 

Fungsi 

Gerakan Pramuka berfungsi sebagai lembaga Pendidikan non formal, diluar sekolah dan diluar keluarga, dan sebagai wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda berlandaskan sistem among dengan menerapkan prinsip dasar kepramukaan, metode kepramukaan, dan motto gerakan pramuka yang dilaksanakannya disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan bangsa serta masyarakat Indonesia. 

BAB III

Sifat, Upaya dan Usaha

Pasal 7

Sifat

1.   Gerakan Pramuka Adalah Gerakan Kepanduan Nasional Indonesia; 

2.   Gerakan Pramuka adalah Organisasi Pendidikan yang Keanggotaannya bersifat sukarela dan tidak membedakan Suku, Ras, Golongan dan Agama; 

3.   Gerakan Pramuka bukan Organisasi kekuatan Politik, bukan bagian dari salah satu organisasi kekuatan Sosial Politik dan tidak menjalankan kegiatan Politik Praktis; 

4.   Gerakan Pramuka Ikut serta membantu masyarakat dengan melaksanakan Pendidikan Bagi Kaum Muda, Khususnya Non Formal diluar sekolaa dan diluar Keluarga; 

5.   Gerakan Pramuka Menjamin kemerdekaan tiap - tiap anggotanya untuk memeluk Agama dan Kepercayaanya masing - masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya itu. 

Pasal 8

Upaya dan Usaha

1.   Segala Upaya dan Usaha gerakan Pramuka diarahkan untuk mencapai tujuan gerakan pramuka; 

2.   Upaya dan usaha untuk mencapai tujuan itu di arahkan kepada pembinaan watak, mental, emosional, jasmani dan Bakat, serta peningkatan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha esa, Ilmu Pengetahuan dan tekhnologi, Keterampilan dan kecakapan melalui berbagai kegiatan kepramukaan;

3.   Untuk menunjang upaya dan usaha serta mencapai tujuan Gerakan Pramuka diadakan prasarana dan sarana yang memadai berupa organisasi, personalia, perlengkapan, dana, komunikasi, dan kerrjasama.

BAB IV

SISTEM AMONG, PRINSIP DASAR KEPRAMUKAAN, KODE KEHORMATAN, METODE KEPRAMUKAAN, MOTTODAN KIASAN DASAR GERAKAN PRAMUKA

Pasal 9

Sistem Among

1.   Sistem Pendidikan dalam gerakan Pramuka berlandaskan sistem among; 

2.   Sistem among merupakan proses pendidikan yang membentuk anggota gerakan pramuka berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam kerangka saling ketergantungan antar manusia; 

3.   Pelaksanaan sistem among menerapkan sistem kepemimpinan 

ingarso sungtulodo;

ing madyo mangun karso;

Tutwuri handayani;

Pasal 10

Prinsip dasar kepramukaan

1.   Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan 

2.   Prinsip Dasar kepramukaan dan Metode Kepramukaan merupakan ciri khas yang membedakan Kepramukaan dari pendidikan yang lain; 

3.   prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan merupakan dua unsur proses pendidikan terpadu yang harus diterapkan dalamsetiap kegiatan; 

4.   Prinsip dasar kepramukaan dan Metode Kepramukaan dilakukan sesuai dengan kepentingan, Kebutuhan, situasi, dan kondisi masyarakat. 

Pasal 11

Prinsip Dasar Kepramukaan

1.   Prinsip dasar Kepramukaan nilai dan norma dalam kehidupan seluruh anggota gerakan pramuka; 

2.   Nilai dan norma dimaksud mencakup;

a.    Iman dan Taqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;

b.    Peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya;

c.    Peduli terhadap diri sendiri;

d.    Taat kepda kode kehormatan pramuka; 

e.    Prisnsip dasar Kepramukaan berfungsi sebagai:

f.     Norma hidup seorang anggota pramuka;

g.    Landasan Kode etik gerakan Pramuka;

h.    landasan sistem nilai gerakan Pramuka;

i.      pedoman dan arah pembinaan kaum muda anggota gerakan pramuka;

j.      Landasan gerakan pramuka mencapai sasaran dan tujuannya. 

Pasal 12

Metode Kepramukaan

Metode kepramukaan merupakan cara belajar interaktif dan progresif melalui : 

a.    Pengamalan Kode Kehormatan Pramuka;

b.    Belajar sambil melakukan; 

c.    Sistem berregu;

d.    Kegiatan dialam terbuka yang mengandung pendidikan dan sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani perserta didik; 

e.    Kemitraan dengan anggota dewasa dalam setiap kegiatan; 

f.     Sistem tanda kecakapan; 

g.    Sistem satuan terpisah; 

h.    Kiasan dasar.  

Pasal 13

Kode Kehormatan Pramuka

1.   Kode Kehormatan Pramuka yang terdiri atas Janji yang disebut Satya dan Ketentuan Moral yang disebut Darma merupakan satu unsur dari Metode Kepramukaan dan alat pelaksanaan Prinsip Dasar Kepramukaan.

2.   Kode Kehormatan Pramuka merupakan Kode Etik anggota Gerakan Pramuka baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat sehari-hari yang diterimanya dengan sukarela serta ditaati demi kehormatan dirinya.

3.   Kode Kehormatan Pramuka bagi anggota Gerakan Pramuka disesuaikan dengan golongan usia dan perkembangan rohani dan jasmaninya yaitu:

Kode Kehormatan Pramuka Siaga terdiri atas Dwisatya dan Dwidarma;

Kode Kehormatan Pramuka Penggalang terdiri atas Trisatya Pramuka Penggalang dan Dasadarma;

Kode Kehormatan Pramuka Penegak dan Pandega terdiri atas Trisatya Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega dan Dasadarma;

Kode Kehormatan Pramuka Dewasa terdiri atas Trisatya Anggota Dewasa dan Dasadarma.

Pasal 14

Motto Gerakan Pramuka

1.   Motto Gerakan Pramuka merupakan bagian terpadu proses pendidikan untuk mengingatkan setiap anggota Gerakan Pramuka bahwa setiap mengikuti kegiatan berarti mempersiapkan diri untuk mengamalkan Kode Kehormatan.

2.   Motto Gerakan Pramuka adalah : “Satyaku kudarmakan, Darmaku kubaktikan.”

Pasal 15

Kiasan Dasar

Penyelenggaraan kepramukaan dikemas dengan menggunakan Kiasan Dasar bersumber pada sejarah perjuangan dan budaya bangsa.

BAB V

ORGANISASI

Pasal 16

Anggota

(1) Anggota Gerakan Pramuka adalah warga negara Republik Indonesia yang terdiri atas:

a. Anggota biasa       :

1) Anggota muda      : Siaga, Penggalang dan Penegak dan Pandega

2) Anggota Dewasa  : Pembina Pramuka, Pembantu Pembina Pramuka, Pelatih Pembina Pramuka, Pembina Profesional, Pamong Saka, Instruktur Saka, Pimpinan Saka, Andalan, Pembantu Andalan, Anggota Majelis Pembimbing

3) Anggota kehormatan : adalah orang-orang yang bersimpati dan berjasa kepada Gerakan Pramuka Warga negara asing dapat bergabung dalam suatu gugus depan sebagai anggota tamu.

Pasal 17

Hak dan Kewajiban

1.   Setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban.

2.   Hak dan kewajiban tersebut akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 18

Pramuka Utama

Kepala Negara Republik Indonesia adalah Pramuka Utama.

Pasal 19

Jenjang Organisasi

Organisasi Gerakan Pramuka berjenjang sebagai berikut:

1.   Anggota muda Gerakan Pramuka dihimpun dalam gugusdepan dan anggota dewasa dihimpun di Kwartir.

2.   Gugusdepan-gugusdepan dikoordinasikan oleh Kwartir Ranting yang meliputi suatu wilayah Kecamatan/Distrik.

3.   Ranting-ranting dihimpun dan dikoordinasikan oleh Kwartir Cabang meliputi wilayah Kabupaten atau Kota.

4.   Cabang-cabang dihimpun dan dikoordinasikan oleh Kwartir Daerah meliputi wilayah Propinsi.

5.   Daerah-daerah dihimpun dan dikoordinasikan oleh Kwartir Nasional meliputi wilayah Republik Indonesia.

6.   Di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dapat dibentuk gugusdepan di bawah pembinaan Kwartir Nasional.

Pasal 20

Kepengurusan

1.   Di tingkat Gugusdepan Gerakan Pramuka dipimpin oleh pembina gugusdepan.

2.   Di tingkat Ranting Gerakan Pramuka dipimpin secara kolektif oleh Pengurus Kwartir Ranting.

3.   Di tingkat Cabang Gerakan Pramuka dipimpin secara kolektif oleh Pengurus Kwartir Cabang.

4.   Di tingkat Daerah Gerakan Pramuka dipimpin secara kolektif oleh Pengurus Kwartir Daerah.

5.   Di tingkat Nasional Gerakan Pramuka dipimpin secara kolektif oleh Pengurus Kwartir Nasional.

6.   Pergantian Pengurus Gerakan Pramuka dilaksanakan pada waktu musyawarah.

7.   Kepengurusan baru dalam jajaran Ranting sampai dengan Nasional terdiri dari unsur Pengurus lama dan Pengurus baru.

Pasal 21

Satuan Karya Pramuka

1.   Satuan Karya Pramuka, disingkat Saka, adalah wadah pendidikan guna menyalurkan minat, mengembangkan bakat, dan pengalaman para Pramuka dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Saka juga memotivasi mereka untuk melaksanakan kegiatan nyata dan produktif sehingga memberi bekal bagi kehidupannya, untuk melaksanakan pengabdiannya kepada masyarakat, bangsa dan negara, sesuai dengan aspirasi pemuda Indonesia dan tuntutan perkembangan pembangunan dalam rangka peningkatan ketahanan nasional.

2.   Saka di tingkat Kwartir dipimpin secara kolektif oleh Pimpinan Saka. Pimpinan Saka adalah bagian integral dari Kwartir.

Pasal 22

Dewan Kerja

Dewan Kerja merupakan bagian integral dari Kwartir yang berfungsi sebagai wahana kaderisasi kepemimpinan, dan bertugas mengelola kegiatan Pramuka Penegak dan Pandega.

Pasal 23

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Gerakan Pramuka

1.   Pusat Pendidikan dan Pelatihan Gerakan Pramuka merupakan bagian integral dari Kwartir dan berfungsi sebagai wadah pendidikan dan pelatihan anggota Gerakan Pramuka.

2.   Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka berada di tingkat Cabang, Daerah, dan Nasional.

Pasal 24

Pusat Penelitian dan Pengembangan Gerakan Pramuka

1.   Pusat Penelitian dan Pengembangan Gerakan Pramuka merupakan bagian integral Kwartir dan berfungsi sebagai wadah Penelitian dan pengembangan Gerakan Pramuka.

2.   Pusat Penelitian dan Pengembangan Gerakan Pramuka berada di tingkat Daerah dan Nasional.

Pasal 25

Bimbingan

1.   Kwartir Nasional diberi bimbingan dan bantuan yang bersifat moral, organisatoris, materiil, dan finansial oleh Majelis Pembimbing Nasional yang diketuai oleh Presiden Republik Indonesia dengan beranggotakan pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat yang memiliki perhatian kepada Gerakan Pramuka.

2.   Kwartir Daerah diberi bimbingan dan bantuan yang bersifat moral,organisatoris, materiil, dan finansial oleh Majelis Pembimbing Daerah yang diketuai oleh Gubernur beranggotakan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat yang memiliki perhatian dan kepedulian terhadap kepada Gerakan Pramuka.

3.   Kwartir Cabang diberi bimbingan dan bantuan yang bersifat moral,organisatoris, materiil, dan finansial oleh Majelis Pembimbing Cabang yangdiketuai oleh Bupati/ Walikota dengan beranggotakan pejabat pemerintah kabupaten/ kota dan tokoh masyarakat yang memiliki perhatian dan kepedulian kepada Gerakan Pramuka.

4.   Kwartir Ranting diberi bimbingan dan bantuan yang bersifat moral,organisatoris, materiil, dan finansial oleh Majelis Pembimbing Ranting yangdiketuai oleh Camat/Kepala Distrik dengan beranggotakan pejabat pemerintah kecamatan/ distrik dan tokoh masyarakat yang memiliki perhatian dan kepedulian kepada Gerakan Pramuka.

5.   Gugusdepan diberi bimbingan dalam bentuk nasehat tentang organisasi dan program serta bantuan materi dan keuangan oleh Majelis Pembimbing Gugusdepan yang diketuai dari dan oleh anggota dengan beranggotakan orang tua anggota muda dan tokoh masyarakat di lingkungan gugusdepan.

6.   Satuan Karya Pramuka diberi bimbingan dalam bentuk nasehat tentang organisasi dan program serta bantuan materi dan keuangan oleh Majelis Pembimbing Satuan Karya Pramuka yang diketuai oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh anggota dengan beranggotakan pejabat pemerintah dan/ atau pemerintah daerah dan tokoh masyarakat.

Pasal 26

Pemeriksaan Keuangan

1.   Lembaga Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka adalah badan independen yang dibentuk Musyawarah Gerakan Pramuka dan bertanggungjawab kepada Musyawarah Gerakan Pramuka.

2.   Lembaga Pemeriksa Keuangan berfungsi mengawasi dan memeriksa keuangan Kwartir.

3.   Personalia Lembaga Pemeriksa Keuangan terdiri atas 5 (lima) orang anggota Gerakan Pramuka ditambah seorang staf yang memiliki kompetensi dalam bidang keuangan.

4.   Lembaga Pemeriksa Keuangan dibantu oleh Akuntan Publik.

5.   Lembaga Pemeriksa Keuangan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Penyelenggaraan.

BAB VI

MUSYAWARAH DAN REFERENDUM

Pasal 27

Musyawarah

1.   Musyawarah Gerakan Pramuka adalah forum tertinggi dalam Gerakan Pramuka, di tingkat kwartir/ satuan/ gudep

2.   Musyawarah Gerakan Pramuka di Tingkat Nasional, daerah dan cabang diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali.

3.   Musyawarah Gerakan Pramuka di Tingkat ranting dan gugusdepan diselenggarakan 3 (tiga) tahun sekali.

4.   Pimpinan Musyawarah Gerakan Pramuka adalah suatu presidium yang dipilih oleh musyawarah tersebut.

5.   Acara pokok dan ketentuan lain dalam Musyawarah Gerakan Pramuka diatur dalan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.

Pasal 28

Referendum

Dalam menghadapi hal-hal yang luar biasa, Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dapat menyelenggarakan suatu referendum.

BAB VII

PENDAPATAN DAN KEKAYAAN

Pasal 29

Pendapatan

Pendapatan Gerakan Pramuka diperoleh dari:

1.   Iuran anggota;

2.   Bantuan majelis pembimbing;

3.   Sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;

4.   Bantusn Pemerintah/ Pemerintah Daerah melaui APBN/ APBD yang tidak mengikat dan disesuaikan dengan kemampuan negara/ keuangan daerah.

5.   Sumber lain yang tidak bertentangan, baik dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dengan Kode Kehormatan Pramuka.

6.   usaha dana, badan usaha/koperasi yang dimiliki Gerakan Pramuka.

Pasal 30

Kekayaan

1.   Kekayaan Gerakan Pramuka terdiri dari barang bergerak dan tidak bergerak serta hak milik intelektual

2.   Pengalihan kekayaan Gerakan Pramuka yang berupa aset tetap harus diputuskan berdasarkan hasil Rapat Pleno Pengurus Kwartir dan persetujuan Mabi.

BAB VIII

ATRIBUT

Pasal 31

Lambang

Lambang Gerakan Pramuka adalah tunas kelapa.

Pasal 31

Bendera

Bendera Gerakan Pramuka berbentuk empat persegi panjang, berukuran tiga banding dua, warna dasar putih dengan lambang Gerakan Pramuka di tengah berwarna merah, di atas dan di bawah lambang Gerakan Pramuka terdapat garis merah sepanjang “panjang bendera” dan di sisi tiang terdapat garis merah sepanjang “lebar bendera”.

Pasal 33

Panji

Panji Gerakan Pramuka adalah Panji Gerakan Pendidikan Kepanduan Nasional Indonesia yang dianugerahkan oleh Presiden Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 448 Tahun 1961, tanggal 14 Agustus 1961.

Pasal 34

Himne

Himne Gerakan Pramuka adalah lagu Satya Darma Pramuka.

Pasal 35

Pakaian Seragam dan Tanda-tanda

Untuk mempererat rasa persatuan dan kesatuan serta meningkatkan disiplin, anggota Gerakan Pramuka menggunakan pakaian seragam beserta tanda-tandanya.

BAB IX

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 36

Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka

1.   Anggaran Dasar Gerakan Pramuka ini dijabarkan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.

2.   Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka ditetapkan oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka ini.

BAB X

PEMBUBARAN

Pasal 37

Pembubaran

1.   a. Gerakan Pramuka hanya dapat dibubarkan oleh Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka yang khusus diadakan untuk itu.

         b. Musyawarah Nasional tersebut harus diusulkan oleh sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah daerah.

         c. Musyawarah Nasional untuk membicarakan usul pembubaran Gerakan Pramuka dinyatakan sah

            jika dihadiri oleh utusan dari sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah daerah.

         d. Usul pembubaran Gerakan Pramuka diterima oleh Musyawarah Nasional jika disetujui dengan 

             suara bulat.

    2. Jika Gerakan Pramuka dibubarkan, maka cara penyelesaian harta benda milik Gerakan Pramuka 

        ditetapkan oleh Musyawarah Nasional yang mengusulkan pembubaran itu.

BAB XI

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 38

Perubahan Anggaran Dasar

1.   Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Nasional yang dihadiri oleh utusan daerah sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah daerah;

2.   Usul perubahan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka diterima olehMusyawarah Nasional jika disetujui oleh sekurang-kurangnya tiga perempat dari jumlah suara yang hadir.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 39

Penutup

Anggaran Dasar ini ditetapkan oleh Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka yang diselenggarakan di Komplek Taman Rekreasi Wiladatika Cibubur Jakarta pada tanggal 15 sampai dengan 18 Desember 2008.

Jakarta, 18 Desember 2008.

Presidium Munas Gerakan Pramuka Tahun 2008

Ketua

ttd

Dr. Amoroso Katamsi, Sp. Kj. MM

Sekretaris, Anggota

Ttd ttd

Ir. M. Arfandy Idris. Prof.Dr.Ir. H. Isril Berd. SU

Anggota                    Anggota

Ttd ttd

Yoseph Pangkur Soong, SH Drs. H. Adang Rukhiyat, M.

Salinan sesuai dengan aslinya,

Deputi Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum

ttd

Dr. M. Imam Santoso

(Cap Sekretariat Kabinet RI)